Presiden FIFA Sepp Blatter telah menerima delegasi pengurus PSSI di Hotel Ritz Carlton, Tokyo, Jepang, Kamis (13/12/2012) pagi waktu setempat. Upaya pengurus PSSI menemui para pejabat FIFA itu dimaksudkan untuk berusaha menghindarkan Indonesia dari sanksi pembekuan FIFA terkait konflik sepak bola di Tanah Air.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz dalam pesan layanan singkat kepada Kompas, Kamis siang. Halim menyebutkan, selain Blatter, pejabat FIFA yang ditemui pengurus PSSI adalah Sekjen Jerome Valcke dan Direktur Asosiasi Thierry Regenass.

"Pertemuan berlangsung akrab di Hotel Ritz Carlton, markas FIFA selama rapat Exco di Tokyo," kata Halim.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus PSSI menyampaikan laporan perkembangan terakhir sepak bola di Indonesia. "Laporan tersebut diterima dan dipahami dengan baik (termasuk) tentang kongres terakhir dan kehadiran peserta Solo," lanjut Halim.

"FIFA juga mendengar rencana pembentukan task force yang sebenarnya tak perlu. FIFA mengingatkan pembentukan task force bisa dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah," ujar Halim.

Beberapa waktu lalu, FIFA mengingatkan kemungkinan adanya sanksi bagi Indonesia terkait konflik para elite sepak bola yang tidak kunjung berakhir. Awal pekan ini, berlangsung dua kongres, yakni Kongres Luar Biasa PSSI di Palangkaraya dan Kongres Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) di Jakarta.

Pemerintah merespons situasi tersebut dengan membentuk satuan gugus tugas (task force) yang diketuai Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo. Terkait kasus Indonesia, FIFA diperkirakan akan mengambil keputusan dalam sidang Komite Eksekutif di Tokyo, Jumat besok

Pelaksana tugas (Plt) Menpora Agung Laksono membentuk tim khusus bernama gugus tugas yang akan berupaya melakukan lobi kepada FIFA untuk menghindari jatuhnya sanksi terhadap PSSI.

Tim ini terdiri dari lima orang yang dipimpin Ketua Umum KOI Rita Subowo, dan beranggotakan Ketua Umum KONI Toni Suratman, Mantan Ketum PSSI Agum Gumelar, Sesmenpora Yulia Mimpuni, dan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Joko Pekik.

"Tim ini bertugas untuk konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk mengindari sanksi," kata Agung Laksono usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono di Kuta, Bali, Rabu (12/12/2012). "Tim ini juga diberi tugas mengadakan konsultasi dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan Pemerintah menggunakan wewenangnya jika dipandang merugikan Negara seusai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," imbuhnya.

Pemerintah sendiri sejauh ini sangat berhati-hati mengambil langkah untuk menyelesaikan kemelut di PSSI mengingat FIFA memiliki aturan ketat yang melarang campur tangan negara terhadap federasi sepakbola di negara tersebut. Jika upaya konsultasi tersebut tidak membuahkan hasil, tim ini akan membahas langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pasca jatuhnya sanksi.

(Plt) Menpora Agung Laksono mengaku mendapat informasi bahwa induk olahraga sepak bola dunia FIFA sudah menyiapkan draf sanksi untuk PSSI. Namun, ia tak membeberkan lebih banyak terkait "bocoran" yang diterimanya itu.

"Saya mendengar FIFA sudah membuat draf sanksi, tetapi belum ditandatangani," kata Agung Laksono seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kuta, Bali, Rabu (12/12/2012). "FIFA benar-benar serius terhadap ancaman tersebut," sambung Agung.

FIFA selama ini telah beberapa kali memberi ancaman dan masih memberi kesempatan kepada PSSI untuk dapat memperbaiki diri. Namun, sayangnya, kemurahan hati FIFA tersebut tak dimanfaatkan dan kondisi sepakbola nasional justru semakin runyam dengan konflik antara PSSI dan KPSI yang tak berujung.

Pemerintah yang berupaya mengatasi kemelut di tubuh PSSI telah mencari berbagai solusi. Terakhir, pemerintah membentuk task force. Menurut Agung, pemerintah pun akan mengambil langkah-langkah antisipasi jika nantinya PSSI dijatuhi sanksi.

Ancaman sanksi dari FIFA yang kini menghantui PSSI juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pelaksana tugas (Plt) Menpora Agung Laksono mengatakan, Presiden SBY sampai menanyakan sanksi terburuk yang akan diterima PSSI akibat kekisruhan yang terjadi selama 2 tahun terakhir.
"Pak SBY menanyakan yang paling buruk gimana Pak? Saya katakan, 'Ya dipecat'," ujar Agung Laksono seusai mendampingi Presiden SBY di Kuta, Bali, Rabu (12/12/2012).
Melihat situasi yang semakin dekat dengan sanksi FIFA, Menpora selalu melaporkan kepada Presiden SBY terkait upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menghindari sanksi.
"Pesan beliau, masyarakat jangan sampai tidak mengetahui bahwa pemerintah telah berusaha menyelesaikan kemelut di PSSI," ujar Agung.
Pemerintah tidak berharap terjadinya sanksi karena akan merugikan sepak bola nasional. Pemerintah melalui Kemenpora telah berupaya sejauh mungkin, tetapi tetap dibatasi ruang geraknya oleh FIFA yang memiliki aturan pemerintah tidak boleh intervensi terhadap federasi sepak bola di negaranya.
Terakhir, Menpora telah membentuk task force yang berupaya mempertemukan dua pihak yang memicu kisruh di tubuh PSSI.

Wakil Ketua FIFA Prince Ali bin Al Hussein menyayangkan terjadinya berbagai konflik dalam sepak bola Indonesia. Menurutnya, jika sanksi FIFA benar dijatuhkan, maka PSSI dan KPSI yang selama ini terus berseteru pantas disalahkan.

Sepak bola Indonesia saat ini tengah menunggu reaksi FIFA terkait kembali adanya ancaman sanksi. Hal itu tertuang dalam surat FIFA tertanggal 26 November mengenai penyelesaian dualisme kompetisi maupun kepengurusan organisasi sepak bola Indonesia.

FIFA memberi tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 Desember untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Bila gagal, Federasi Sepak Bola Dunia itu akan mengeluarkan sanksi saat menggelar pertemuan di Tokyo, Jumat (14/12/2012).

"Saya sudah melihat betapa pentingnya sepak bola bagi masyarakat Indonesia dan permasalahan ini harus segera dituntaskan. Anda tidak bisa mempunyai dua liga di satu negara. Hal tersebut adalah isu fundamental yang harus diakhiri," ujar Prince Ali kepada Reuters seperti dilansir Euronews.

PSSI sendiri sudah menggelar Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, Senin (10/12/2012). KLB yang berlangsung selama 30 menit itu memutuskan untuk membatalkan MoU dengan KPSI dan membubarkan Joint Committee (JC). Hasil kongres nantinya akan dibawa wakil FIFA dan AFC tersebut ke rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo.

Namun, salah satu yang dapat membuat FIFA menilai sepak bola Indonesia gagal menyelesaikan konflik karena KPSI juga melakukan kongres tandingan pada hari yang sama di Jakarta. Artinya, kisruh sepak bola ini makin rumit dan jauh dari akhir yang mampu menyelesaikan persoalan.

Prince Ali mengatakan, pihaknya sudah mencoba cara terbaik melalui pembentukan tim Task Force AFC beberapa waktu lalu. Akan tetapi, kedua kubu tersebut tetap tidak mempunyai niat untuk berdamai sehingga konflik dan perpecahan sepak bola Indonesia belum berakhir.

"Semua stakeholders di sepak bola Indonesia harus menyadari, jika mereka ingin melayani masyarakat, maka mereka harus menyelesaikan perbedaan. Kami akan membahas situasi ini di Tokyo saat rapat Exco," tegas Prince Ali.

Wakil Ketua FIFA, Prince Ali bin Al Hussein, menilai konflik sepak bola Indonesia harus segera diakhiri. Menurutnya, jika tidak, sepak bola Indonesia akan terus dirundung masalah, seperti peristiwa teranyar, yakni tragedi kematian pemain Persis Solo, Diego Mendieta.
Mendieta meninggal karena sakit dalam usia 32 tahun di Rumah Sakit Dr Moewardi, Selasa (4/12/2012). Salah satu penyebab meninggalnya pemain asal Paraguay itu terjadi karena tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan karena gajinya belum dibayar klubnya.
PSSI dan KPSI dinilai bertanggung jawab karena terjadi insiden memalukan itu. Kedua kubu tersebut dinilai lebih sibuk mengurusi masalah organisasi daripada membenahi persoalan finansial dan menangani secara profesional sejumlah klub sepak bola Indonesia.
"Tragedi memilukan dengan meninggalnya pemain ini (Diego Mendieta) sebagai contoh mengapa permasalahan ini harus diselesaikan segera," ujar Prince Ali kepada Reuters seperti dilansir Euronews.
"Semua stakeholders sekarang harus melakukannya dengan sangat serius. Sejujurnya, satu-satunya yang paling menderita dari situasi ini adalah orang-orang yang sangat mencintai olahraga ini," tegasnya kemudian.
Seperti ditegaskan FIFA dalam suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, 26 November 2012, kekisruhan sepak bola Indonesia akan menjadi salah satu agenda sidang Komite Eksekutif FIFA. Salah satu kemungkinan, akan diputuskan sanksi jika PSSI dianggap gagal menuntaskan konflik sepak bola Indonesia.

im task force konflik PSSI berjanji akan netral dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk membantu sepak bola Indonesia agar tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA. Tim tersebut tidak akan mendukung PSSI atau KPSI, yang hingga saat ini masih bertikai.
Tim task force dibentuk setelah Pejabat Sementara Menpora, Agung Laksono, mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh olahraga nasional, Selasa (11/12/2012). Tim yang akan diketuai Rita Subowo itu terdiri empat anggota, yakni Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar, Ketua KONI Tono Suratman, Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni, dan Deputi I Kemenpora Djoko Pekik.
"Tim yang dibentuk pemerintah ini harus netral dan ini bukan bentuk intervensi, melainkan mediasi. Contoh intervensi kalau sampai ada ketua umum diganti. ini mediasi untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia," ujar Agum seusai menggelar jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa petang.
Agum mengatakan, pemerintah akan mengusahakan agar Indonesia tidak dikenakan sanksi dari FIFA tersebut. Menurut mantan Ketua Komite Normalisasi itu, meskipun nanti sanksi dari badan sepak bola dunia itu benar-benar dijatuhkan, tim akan mencari cara agar sanksi bisa segera dicabut.
"Kalau pemerintah berpihak, itu akan memperumit keadaan. Jadi, saya beserta tim di sini hanya membantu," ujar Agum.
Karena berbagai konflik sepak bola nasional, FIFA kembali mengirimkan surat tertanggal 26 November yang ditandatangani Sekjen Jerome Valcke terkait penyelesaian dualisme kompetisi maupun kepengurusan organisasi sepak bola Indonesia. Dalam suratnya itu, FIFA memberi tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 Desember untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Bila gagal, FIFA akan mengeluarkan sanksi ketika Federasi Sepak Bola Dunia ini menggelar pertemuan di Tokyo, Jumat (14/12/2012).
PSSI sendiri sudah menggelar Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, Senin (10/12/2012). KLB yang berlangsung selama 30 menit itu memutuskan membatalkan MoU dengan KPSI dan membubarkan Joint Committee (JC). Hasil kongres nantinya akan dibawa ke rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo.
Namun, salah satu yang dapat membuat FIFA menilai sepak bola Indonesia gagal menyelesaikan konflik ialah karena KPSI juga melakukan kongres tandingan pada hari yang sama di Jakarta. Artinya, kisruh sepak bola ini makin rumit dan jauh dari akhir yang mampu menyelesaikan persoalan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk tim task force konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tim tersebut dibentuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dualisme dalam sepak bola Indonesia yang hingga kini belum berakhir. Hal itu disampaikan Pejabat Sementara Menpora, Agung Laksono, seusai menggelar rapat dengan sejumlah tokoh olahraga nasional di Kantor Kemenpora, Selasa (11/12/2012). Hadir dalam acara tersebut Ketua KOI Rita Subowo, Ketua KONI Tono Suratman, dan mantan Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar. Agung menuturkan, tim task force tersebut akan diisi lima anggota yang akan diketuai Rita, dengan anggota Tono Suratman, Agum Gumelar, dan dua staf Kemenpora, yakni Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni dan Deputi I Kemenpora Djoko Pekik. "Tim ini akan mengadakan konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia," ujar Agung saat jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa petang. Dia menambahkan, tugas lain tim task force itu adalah melakukan pembicaraan dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya. Hal itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. "Konsultasi ini agar upaya pemerintah tidak masuk ke dalam kategori intervensi. Kita mematuhi UU di Indonesia. Akan tetapi, untuk sepak bola itu ada peraturan sendiri dari FIFA. Karena itu, tim task force akan melakukan konsultasi dengan FIFA dan AFC," ujar Agung. Selain itu, tim task force juga akan melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi apabila Indonesia jadi dijatuhi sanksi oleh FIFA. "Tim akan langsung bekerja malam ini untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan," kata Agung.